SELAMAT DATANG DI BLOG MAXI ADIRA FINANCE CABANG GARUT. MAXIMUM SOLUSI KEBUTUHAN ANDA DISAAT YANG TEPAT DENGAN MEMANFAATKAN BPKB KENDARAAN ANDA BAIK MOBIL MAUPUN MOTOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN MENDESAK ANDA. DENGAN FASILITAS ANSURANSI AMAN 24 JAM ANDA TIDAK PERLU KUATIR BPKB KENDARAAAN ANDA AMAN DI TANGAN KAMI DAN TIDAK DI GADAIKAN. SEGERA JAMINKAN BPKB SEPEDA MOTOR DAN DAPATKAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN ANGSURAN, PROSES CEPAT, BUNGA RENDAH DAN PENCAIRAN TUNAI PEMBIAYAAN HINGGA 100% DARI HARGA SEPEDA MOTOR ANDA. PEMBIAYAAN OLEH BANK DANAMON

Selasa, 30 Oktober 2012

PERJANJIAN AKTA FIDUSIA


Akibat Jaminan Akta Fidusia dalam Jaminan BPKB

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan mendadak untuk kebutuhan pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan lain yang membutuhkan dana segar oleh masyarakat dapat diperoleh dengan proses yang relative singkat, dengan syarat yang ringan dan  bunga yang kompetitif menjadi pilihan utama. Salah satu pilihannya adalah dana tunai jaminan BPKB.
Tahukah anda bahwa jaminan BPKB yang anda jaminkan tidak hanya semata utang piutang (Kredit) antara anda dan lembaga pembiayaan?
Selain adanya perjanjian Utang-Piutang (Kredit) antara lembaga pembiayaan sebagai kreditor dan peminjam dana sebagai debitor ada perjanjian lain yang merupakan Perjanjian Accessoir dari perjanjian pokok (perjanjian utang – piutang /Kredit) yaitu Perjanjian Jaminan Fidusia.
Yang dimaksud dengan Perjanjian Accessoir(1) adalah Perjanjian Ikutan dan tidak merupakan hak yang berdiri sendiri. Adanya dan hapusya perjanjian ikutan tersebut tergantung dari perjanjian pokoknya.

1. Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman,SH, Kompilasi Hukum Jaminan, Bandung : Mandar Maju, 2004, hal 13

Sejarah Perjanjian Fidusia dan perkembangannya di Indonesia
Perjanjian Fidusia telah lama dikenal dalam masyarakat Romawi dengan nama fiducia cum creditore, fidusia sendiri adalah lembaga yang berasal dari system hukum Perdata Barat(2).
Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pengertian  Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda  yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan  benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud  dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan  Pemberi Fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan  kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

2. Bandingkan, R. Subekti, Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasioanal ,Bandung : Binacipta, 1981 ,  hal 29.
Di Indonesia dalam pandangan Tradisional, pandangan fidusia sudah cukup lama dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan sebutan “Boreh”.    

Bagaimana Perjanjian Fidusia dibuat ?

Menurut Undang undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 5 Berbunyi “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia”.
Ketentuan ini tentunya mempunyai arti bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik seperti dalam ketentuan dalam pasal 1868 KUHPer yang berbunyi “ Suatu akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh pejabat umum yang berkusa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
>Hal ini tentunya menjadi jelas bahwa akta jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris yang merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Undang - undang no 42 tahun 1999 yang mempunyai pembuktian sempurna.

Pendaftaran Akta Fidusia

Pendaftaran akta fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dimana pemilik objek benda yang di fidusiakan tersebut bertempat tinggal . Misalnya di Kantor Wilayah  Pendaftaran Fidusia  Jakarta Pusat  apabila benda yang bersangkutan/pemilik benda tersebut berada di wilayah Jakarta Pusat untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi).
Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat.
Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan  dari kreditor.
Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang  mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.  Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Berikut ini adalah tips yang dapat diperhatikan untuk menghindari hal hal tersebut diatas :
  1. Biasakan untuk menayakan dengan jelas alamat kantor perusahaan yang memproses Pinjaman Dana Tunai  Jaminan BPKB anda. (Lebih aman datang langsung untuk memastikan lokasi kantor dan siapa yang bertanggung jawab)
  2. Tanyakan hal hal dasar seperti kapan perusahaan berdiri? tiap tahun berapa banyak kendaraan yang diberikan kredit? Siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan? Lokasi dan alamat kantor.
  3. Waspadalah kepada calo yang menawarkan untuk menjemput dokumen dan BPKB dengan alasan apapun. Seringkali pihak pihak ini  beralasan bahwa hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengajuan padahal anda tidak tau pasti bahwa oknum tersebut adalah pegawai perusahaan yang bersangkutan atau hanya mengaku – aku semata (Sering kali calo seperti ini memberikan penawaran yang luar biasa diluar batas wajar harga kendaraan anda atau pendapatan kredit yang terlampau tinggi)
  4. Pengajuan Pembiayaan Dana Tunai Jaminan BPKB bisanya disertai dengan Kontrak Resmi Sementara atau Kontrak Resmi Leasing Atau Kontrak Resmi Bank Yang bersangkutan. Jika dalam kontrak sementara biasanya copy kontrak yang ditandatangi akan diberikan kepada konsumen. Beberapa bank ada yang memberikan copy kontrak setelah menunggu manximal 2 minggu hal ini sebenarnya semata mata hanya  menghemat waktu pengiriman karena kontrak dan Polis Asuransi akan dikirim bersamaan.
  5. Pastikan BPKB anda ada pada Bank Atau Lembaga Pembiayaan yang bonafit sehingga menghindari kesulitan untuk mengambil BPKB tersebut  sewaktu waktu (Dilunasi)
  6. Pastikan Hitungan Pembiayaan anda dapat dengan Transparan dan terperinci. Perhitungan ini biasanya sudah termasuk Angsuran Pertama, Administrasi, Asuransi Kendaraan serta Akta Fidusia.
  7. Jangan tergiur dengan penawaran yang kurang masuk akal biasanya pendapatan kredit  berkisar  maximal 80% dari harga kendaraan sesuai harga jual pada saat ini.
  8. Proses pengajuan maximal 2 hari kerja sudah termasuk Pengecekan BPKB (Validasi) dan Persetujuan Kredit.
  9. Tanyakan Kapan jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan No. Rekening untuk melakukan pembayaran.
  10. Jangan pernah mentransfer pembayaran Angsuran ke Rekening Pribadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya angsuran yang tidak disetorkan kepada Lembaga Pembiayaan dan Bank yang bersangkutan.

Penulis Heryanto Gunawan S.H, M.kn

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar